Likuidasi perusahaan merupakan fase hukum paling krusial dalam siklus hidup badan usaha. Dalam konteks industri asuransi, proses ini memiliki karakteristik yang jauh lebih kompleks dibandingkan likuidasi perseroan terbatas pada umumnya. Hal ini disebabkan karena perusahaan asuransi mengelola dana publik dalam jumlah besar yang secara substansi merupakan milik pemegang polis atau peserta.

Oleh karena itu, likuidasi perusahaan asuransi tidak hanya berorientasi pada penyelesaian aset dan kewajiban, tetapi juga berfungsi menjaga kepercayaan publik dan stabilitas sistem keuangan. Dalam kerangka inilah peran likuidator menjadi sangat strategis dan menentukan keberhasilan proses pembubaran perusahaan asuransi secara hukum dan etis.

Likuidasi Perusahaan Asuransi sebagai Rezim Hukum Khusus

Likuidasi perusahaan asuransi di Indonesia diatur dalam rezim hukum khusus (lex specialis) yang berbeda dengan likuidasi perseroan terbatas biasa. Pengaturan ini terutama bersumber dari Undang-Undang Perasuransian dan peraturan pelaksanaannya yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

POJK Nomor 38 Tahun 2024 memperkuat pengaturan sebelumnya dengan menegaskan bahwa perlindungan pemegang polis merupakan kepentingan utama dalam setiap tahap likuidasi. Dalam praktiknya, hal ini menempatkan OJK sebagai regulator yang memiliki peran aktif, bahkan intervensif, untuk memastikan proses likuidasi berjalan tertib dan akuntabel.

Pemicu dan Dasar Dilakukannya Likuidasi Perusahaan Asuransi

Likuidasi perusahaan asuransi selalu diawali dengan pencabutan izin usaha oleh OJK. Pencabutan izin ini menjadi indikator bahwa perusahaan tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menjalankan kegiatan perasuransian. Beberapa faktor yang lazim menjadi pemicu likuidasi antara lain:

• Tidak terpenuhinya ketentuan perasuransian yang diwajibkan regulator.
• Kondisi keuangan perusahaan yang tidak sehat dan membahayakan kepentingan pemegang polis.
• Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Setelah izin usaha dicabut, negara melalui OJK berkewajiban memastikan proses pengakhiran perusahaan dilakukan secara tertib, transparan, dan berorientasi pada perlindungan publik.

Tahapan Besar Proses Likuidasi Perusahaan Asuransi

Proses likuidasi Perusahaan Asuransi merupakan rangkaian tahapan hukum yang sistematis dan berjenjang. Setiap tahap memiliki konsekuensi hukum tersendiri dan harus dilaksanakan secara berurutan, meliputi:

1. Pencabutan izin usaha oleh OJK.
2. Pembubaran perusahaan.
3. Pembentukan Tim Likuidasi.
4. Pemberesan aset dan kewajiban.
5. Pembayaran hak pemegang polis dan kreditor.
6. Pengakhiran likuidasi.
7. Pertanggungjawaban Tim Likuidasi.

Rangkaian tahapan ini bertujuan menjamin kepastian hukum sekaligus menjaga akuntabilitas seluruh pihak yang terlibat.

Kewajiban dan Larangan Pasca Pencabutan Izin Usaha

Sejak izin usaha dicabut, perusahaan asuransi kehilangan kewenangan operasionalnya. Pada fase ini, terdapat kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi secara ketat, antara lain:

• Menghentikan seluruh kegiatan usaha perasuransian.
• Segera menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan pembubaran perusahaan.
• Direksi wajib menyusun dan menyampaikan neraca penutupan.
• Dilarang mengalihkan, menjaminkan, atau melakukan tindakan yang dapat mengurangi nilai aset perusahaan.

Larangan tersebut dimaksudkan agar aset perusahaan tetap terjaga dan dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis dan kreditor.

Mekanisme Likuidasi Perusahaan Asuransi

Pembubaran perusahaan asuransi dapat dilakukan melalui dua mekanisme utama. Pertama, melalui RUPS apabila masih dapat diselenggarakan. Dalam mekanisme ini, RUPS memutuskan pembubaran dan membentuk Tim Likuidasi dengan persetujuan OJK. Keputusan pembubaran wajib diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya dua surat kabar nasional.

Kedua, pembubaran dapat dilakukan langsung oleh OJK apabila RUPS tidak dapat diselenggarakan atau gagal membentuk Tim Likuidasi. Kewenangan ini menunjukkan peran dominan OJK dalam mencegah kevakuman hukum dan memastikan likuidasi tetap berjalan.

Posisi dan Kewenangan Tim Likuidasi

Sejak Tim Likuidasi terbentuk, kedudukannya menjadi organ utama perusahaan. Seluruh kewenangan pengurusan dan pengambilan keputusan beralih dari Direksi dan Komisaris kepada Tim Likuidasi. Dengan demikian, Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah menjadi nonaktif.

Tim Likuidasi memiliki kewenangan yang sangat luas, antara lain mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan, melakukan penjualan aset, menagih piutang, membayar kewajiban kepada kreditor, serta menunjuk konsultan pendukung. Luasnya kewenangan ini menuntut integritas dan akuntabilitas tinggi dari setiap likuidator.

Syarat dan Kualifikasi Likuidator

POJK terbaru menegaskan bahwa likuidator merupakan profesi khusus yang memerlukan kompetensi dan sertifikasi tertentu. Beberapa syarat utama yang harus dipenuhi meliputi integritas dan reputasi keuangan yang baik, kompetensi di bidang asuransi, hukum, atau keuangan, serta bebas dari benturan kepentingan.

Penegasan ini bertujuan memastikan bahwa proses likuidasi dijalankan oleh pihak yang profesional, independen, dan mampu menghadapi kompleksitas hukum maupun keuangan yang muncul.

Perlindungan Pemegang Polis sebagai Prioritas Utama

Salah satu karakteristik utama likuidasi asuransi adalah perlindungan pemegang polis. Dana asuransi, dana tabarru’, dan dana investasi PAYDI pada prinsipnya bukan milik perusahaan, melainkan milik pemegang polis atau peserta. Oleh karena itu, likuidator wajib memastikan pemisahan dan penggunaan dana tersebut secara tepat.

Dalam praktiknya, perlindungan ini juga dapat diwujudkan melalui pengalihan portofolio polis ke perusahaan asuransi lain atau alternatif pengembalian premi, sehingga manfaat asuransi tidak serta-merta hilang akibat likuidasi.

Pengawasan, Pelaporan, dan Pengakhiran Likuidasi

Sepanjang proses likuidasi, OJK melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung. Tim Likuidasi wajib menyampaikan laporan berkala, termasuk laporan bulanan dan laporan insidentil apabila diperlukan. OJK juga berwenang melakukan audit dan pemeriksaan untuk memastikan kepatuhan terhadap rencana kerja yang disetujui.

Likuidasi berakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan diselesaikan dan laporan pertanggungjawaban akhir disusun. Pertanggungjawaban ini menjadi dasar evaluasi atas profesionalisme dan kepatuhan hukum Tim Likuidasi.

Penutup

likuidasi perusahaan asuransi merupakan praktik hukum yang tidak sekadar mengakhiri keberadaan badan usaha, tetapi juga menjaga kepastian hukum, kepercayaan publik, dan stabilitas industri keuangan. Dalam proses ini, likuidator memegang peran sentral dengan tanggung jawab profesional yang sangat besar.

Untuk memahami lebih jauh isu-isu hukum bisnis strategis lainnya, pembaca dapat membaca berita dan artikel terbaru di Firma Hukum Jf & Partners sebagai rujukan tepercaya dalam praktik hukum bisnis dan perasuransian.

Referensi

• Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
• Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
• Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015.
• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 Tahun 2024.